Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Bedanya dengan Peraturan Perusahaan
%20dan%20Apa%20Bedanya%20dengan%20Peraturan%20Perusahaan%3F.jpg "Apa itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan bedanya dengan peraturan perusahaan pada artikel berikut ini.")
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan tertulis hasil perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sedangkan peraturan perusahaan disusun sepihak oleh perusahaan tanpa melalui proses perundingan dengan serikat pekerja. Perbedaan ini memengaruhi proses pembuatan, kekuatan mengikat, hingga siapa yang menyusunnya. Memahami perbedaan keduanya membantu perusahaan tidak salah dalam memilih dokumen ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi bisnisnya.
Setiap perusahaan pada dasarnya membutuhkan dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan karyawan. Dua dokumen yang sering disebut dalam konteks ini adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perusahaan. Meski tujuannya mirip, keduanya punya proses pembuatan dan kekuatan hukum yang berbeda.
Bagi pemilik bisnis yang belum paham benar dengan istilah ketenagakerjaan, kekeliruan memahami keduanya bisa berdampak pada kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hubungan industrial yang berlaku.
Apa Itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?
Perjanjian Kerja Bersama atau sering disingkat PKB adalah perjanjian tertulis yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat di instansi ketenagakerjaan dengan pengusaha.
Perjanjian tersebut memuat syarat kerja serta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Karena disusun melalui perundingan bipartit, isi dari PKB umumnya mencerminkan kesepakatan bersama, bukan ketentuan sepihak dari salah satu pihak saja.
Apa Itu Peraturan Perusahaan?
Tidak sama dengan PKB, peraturan perusahaan disusun secara sepihak oleh pengusaha untuk mengatur syarat kerja dan tata tertib perusahaan tanpa melalui proses perundingan dengan serikat pekerja. Peraturan perusahaan umumnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, dan harus disahkan oleh instansi ketenagakerjaan setempat.
Perbedaan Utama PKB dan Peraturan Perusahaan
Lalu, apa bedanya PKB dan Peraturan Perusahaan? Berikut beberapa aspek utama yang menjadi pembeda keduanya:
Pihak Pembuat Dokumen
Peraturan Perusahaan (PP) dibuat secara sepihak oleh pengusaha atau manajemen perusahaan. Sebaliknya, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat secara bersama (bipartit) melalui proses perundingan resmi antara pengusaha dan serikat pekerja.
Keterlibatan dan Andil Pekerja
Dalam pembuatan PP, wakil pekerja hanya berfungsi memberi saran dan pertimbangan tertulis, di mana pengusaha tidak wajib menyetujui saran tersebut. Sedangkan dalam PKB, serikat pekerja bertindak sebagai mitra setara yang berunding secara langsung, dan kedua belah pihak wajib mencapai kesepakatan bersama.
Syarat Keberadaan di Perusahaan
PP wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja, dengan catatan perusahaan tersebut belum memiliki PKB. Sementara itu, PKB baru dapat dibuat jika di dalam perusahaan sudah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sah dan tercatat resmi.
Proses Pengesahan Hukum
PP memerlukan proses pengesahan resmi dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat instansi ketenagakerjaan yang ditunjuk agar legalitasnya valid. Di sisi lain, PKB hanya perlu didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan, karena kekuatan hukumnya didasarkan pada asas kesepakatan kedua belah pihak.
Jangka Waktu Masa Berlaku
PP memiliki masa berlaku paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui atau dibuat baru setelah masanya habis. Untuk PKB, masa berlakunya juga paling lama 2 tahun, namun memiliki fleksibilitas untuk diperpanjang maksimal 1 tahun apabila perundingan PKB yang baru belum mencapai kata sepakat.
Sifat Hubungan Hukum
PP bersifat sebagai peraturan internal sepihak yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengikat pekerja secara kedinasan. Sedangkan PKB memiliki sifat sebagai perjanjian atau kontrak kolektif, yang berarti kedudukan pengusaha dan pekerja adalah setara di mata hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut.
Bobot Ketentuan Hak Kerja
Dalam hierarki aturan ketenagakerjaan, PKB memiliki kualitas yang dinilai lebih tinggi dan lebih melindungi pekerja. Apabila sebuah perusahaan bertransisi dari PP menjadi PKB, maka kualitas serta nilai hak-hak pekerja di dalam PKB baru tidak boleh lebih rendah dari ketentuan PP yang berlaku sebelumnya.
Pastikan Dokumen Ketenagakerjaan Sesuai Ketentuan
Baik Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan perusahaan sama-sama penting untuk memastikan hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan berlaku. Jika Anda memerlukan pendampingan profesional dalam hal manajemen karyawan dan payroll, FR Consultant Indonesia dapat menjadi mitra yang tepat.
Melalui layanan HR dan Administrasi Payroll, tim ahli akan memastikan pengelolaan gaji dan manajemen karyawan sesuai dengan aturan berlaku. Untuk diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk segera hubungi tim kami.
Yurinda Dini. Known as Yurind, Dini, or Yui. Junior Editor who loves so much with paper and ink to write, books to read, rain to dream, and travelling to search. Welcome. Greetings :)
